VIVAnews – Amerika Serikat mengkritik penanganan korupsi di Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel, menilai Indonesia terkesan abai dalam menindak tegas para koruptor yang merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah.
“Indonesia belum memandang serius masalah korupsi, padahal hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi,” kata Marciel dalam konferensi pers Ikatan Kemitraan Asia Tenggara-United States di Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 20 Juli 2011.
Lemahnya penanganan korupsi di Indonesia, ujar Marciel, terlihat pada banyaknya pejabat pelaku korupsi yang berkeliaran bebas. “Korupsi memang bukan hal yang bisa ditangani dengan cepat. Namun bukan berarti tidak ada tindakan tegas terhadap korupsi,” imbuhnya.
Pemberantasan korupsi, tegas Marciel, menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi di suatu negara. Indikator lainnya, kata dia, dapat dilihat dari penegakan hak azasi manusia dan keterwakilan perempuan dalam parlemen.
Dalam hal penegakan HAM, AS berpendapat pencapaian Indonesia sudah cukup bagus. Namun prestasi bagus itu dinilai sedikit terganggu oleh ulah organisasi kemasyarakatan tertentu yang kerap memancing keributan dengan mengatasnamakan agama.
“Dalam sebuah sistem demokrasi, pasti akan ada gangguan dari kelompok ekstrim. Bahkan di Indonesia yang toleransi antarumat beragamanya tinggi sekalipun, kita masih melihat adanya kekerasan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri AS, Maria Otero, yang turut hadir dalam jumpa pers tersebut.
Otero mengatakan, pemerintah Indonesia perlu bertindak tegas dalam mengatasi pelanggaran semacam itu. “Jika ada yang berbuat onar, para pelakunya harus ditangkap dan diinterogasi, untuk kemudian ditindak. Jika memang terbukti bersalah, mereka harus dihukum setimpal supaya situasi dapat terkendali,” kata Otero.
Sementara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen, AS melihat peningkatan kuantitas legislator perempuan di Indonesia, walau jumlahnya dipandang belum terlalu banyak. “Indonesia memiliki jumlah perempuan yang signifikan dalam keanggotaan parlemen, tapi jumlahnya belum mencapai 50 persen,” kata Marciel. (adi)
“Indonesia belum memandang serius masalah korupsi, padahal hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi,” kata Marciel dalam konferensi pers Ikatan Kemitraan Asia Tenggara-United States di Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 20 Juli 2011.
Lemahnya penanganan korupsi di Indonesia, ujar Marciel, terlihat pada banyaknya pejabat pelaku korupsi yang berkeliaran bebas. “Korupsi memang bukan hal yang bisa ditangani dengan cepat. Namun bukan berarti tidak ada tindakan tegas terhadap korupsi,” imbuhnya.
Pemberantasan korupsi, tegas Marciel, menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi di suatu negara. Indikator lainnya, kata dia, dapat dilihat dari penegakan hak azasi manusia dan keterwakilan perempuan dalam parlemen.
Dalam hal penegakan HAM, AS berpendapat pencapaian Indonesia sudah cukup bagus. Namun prestasi bagus itu dinilai sedikit terganggu oleh ulah organisasi kemasyarakatan tertentu yang kerap memancing keributan dengan mengatasnamakan agama.
“Dalam sebuah sistem demokrasi, pasti akan ada gangguan dari kelompok ekstrim. Bahkan di Indonesia yang toleransi antarumat beragamanya tinggi sekalipun, kita masih melihat adanya kekerasan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri AS, Maria Otero, yang turut hadir dalam jumpa pers tersebut.
Otero mengatakan, pemerintah Indonesia perlu bertindak tegas dalam mengatasi pelanggaran semacam itu. “Jika ada yang berbuat onar, para pelakunya harus ditangkap dan diinterogasi, untuk kemudian ditindak. Jika memang terbukti bersalah, mereka harus dihukum setimpal supaya situasi dapat terkendali,” kata Otero.
Sementara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen, AS melihat peningkatan kuantitas legislator perempuan di Indonesia, walau jumlahnya dipandang belum terlalu banyak. “Indonesia memiliki jumlah perempuan yang signifikan dalam keanggotaan parlemen, tapi jumlahnya belum mencapai 50 persen,” kata Marciel. (adi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar