DPR meminta pemerintah segera menerapkan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendorong moratorium pengiriman tenaga kerja ke semua negara yang menolak menandatangani perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
"Arab saudi merupakan salah satu negara yang masih keukeuh (bersikeras) tak meneken nota kesepahaman perlindungan TKI kita," kata Priyo saat memimpin sidang paripurna DPR, Selasa 21 Juni 2011.
Menurut Priyo, pemerintah tidak perlu ragu mnghentikan pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang tidak jelas. "Pengiriman TKI lama-lama berada pada kesimpulan sangat mencemaskan. Sedih kita sering mendengar pembantu kita sering dilecehkan, yang terkena martabat kita sebagai bangsa," ujarnya.
Karena itu, DPR pun menyesalkan keteledoran pemerintah. "Kalau yang teledor alat pemerintah kita, saya menyesalkan. Karena ini menyangkut nyawa Warga Negara kita."
Kemarin sore, kata Priyo, pimpinan DPR telah rapat mendadak dengan tim khusus yang melaporkan perkembangan terakhir TKI. "Di paripurna akan kami jadwalkan untuk mendengar laporan tim khusus TKI," ucap politisi Partai Golkar ini.
Sebelumnya, TKI asal Bekasi Ruyati binti Satubi tewas dipancung, setelah divonis bersalah karena membunuh majikannya. Sebelum membunuh majikannya, Ruyati kerap mendapat siksaan dari majikan.
Hukuman mati terhadap Ruyati pun menuai kecaman. Pemerintah Arab Saudi dikecam karena dianggap menjatuhkan hukuman tanpa mempertimbangkan sebab dan alasan Ruyati membunuh. Sedangkan pemerintah Indonesia dikecam karena tidak bisa memberikan perlindungan kepada TKI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar