JAKARTA – Praktisi pendidikan Arif Rachman berpendapat ancaman pemberian sanksi penutupan terhadap dua SD di Karanganyar, Jawa Tengah tidak tepat. Arif meminta Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama bertanggung jawab atas tafsir keliru terhadap penghormatan bendera merah putih.
“Sekolah itu mendapat izin operasional, izin itu dari siapa, apakah dari Menag atau Mendiknas,” ujar Arif kepada okezone, Selasa (7/6/2011) malam.
Menurut Arif, jika sekolah melakukan pelanggaran maka dinas pendidikan dan agama setempat harus bertanggung jawab. “Melalui desantralisasi yang dikembangkan oleh Diknas atau Depag daerah untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas,” paparnya.
Arif menambahkan ancaman sanksi tidak serta merta langsung dikenakan bagi sekolah yang melanggar aturan. Alasannya, sanksi diberikan bila sekolah tersebut terbukti melakukan pelanggaran.
“Baru, jika pengawas ini menemukan sekian pelanggaran oleh sekolah itu mereka memberi teguran, hingga hukuman. Bukan, tiba-tiba penutupan,” imbuhnya.
Arif melanjutkan, dinas pendidikan setempat harus melakukan pembinaan secara intensif termasuk melakukan pengawasan secara langsung dengan mengunjungi sekolah.“Pengawas itu harus melakukan pembinaan, dan harus datang memantau sekian proses yang ada disekolah tersebut,"pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala sekolah SMP Al Irsyad, Sutardi beralasan, mengangkat tangan kepada bendera merah putih tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, bahkan bisa dikategorikan musyrik atau menduakan tuhan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan aturan upacara pengibaran bendera di sekolah wajib dilakukan. Upacara bendera merupakan simbol penghormatan terhadap negara Indonesia.
"Masalah pemahaman nasionalisme jangan sampai keliru, jangan sempit. Bendera ini simbol negara,selain bahasa. Upacara pengibaran bendera harus tetap dilakukan karena penghormatan bendera juga diatur dalam Undang-Undang," kata Taufik terpisah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar